Wawasan

9 Objek Pajak Bumi Bangunan Menurut Undang-Undang

Pajak bumi bangunan memiliki sifat kebendaan dan tergantung pada keadaan suatu objek. Objek yang dimaksud adalah bumi dan bangunan. Pada awalnya, pajak bumi bangunan hanya dialosikan pada daerah yang telah ditentukan berdasarkan dengan proporsi atau penilaian tertentu.

Seiring dengan berjalannya waktu, pajak bumi bangunan dimiliki secara penuh oleh daerah. Hal tersebut telah ditentukan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Di dalam pengertian mengenai pajak bumi dan bangunan sendiri terdapat beberapa filosofi dan landasan mengenai pajak bumi dan bangunan tersebut. Filosofi tersebut menjelaskan mengenai peran dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai filosofi pajak bumi dan bangunan:

  1. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan dilakukan demi meningkatkan pembangunan nasional dan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Karena memiliki manfaat bagi rakyat, rakyat harus turut serta memberikan peran sebagai wajib pajak.
  2. Bumi beserta dengan bangunan memberikan dampak pada ekonomi rakyat. Karena dampak tersebut, rakyat diberikan kewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak kepada pemerintah. Dengan begitu, rakyat dapat menikmati keuntungan yang berasal dari bumi dan bangunan.

Objek yang Dikenai dan Tidak Dikenai Pajak Bumi Bangunan

pajak jalan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pajak bumi dan bangunan di atur di dalam undang-undang dan memiliki dasar hukum yang pasti. Rakyat yang merasakan kenikmatan atas bumi dan bangunan diwajibkan melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Undang-undang yang mengatur atas pajak bumi bangunan telah mengalami revisi berulang kali.

Mulai dari undang-undang nomor 12 tahun 1985, undang-undang nomor 12 tahun 1994 hingga undang-undang nomor 28 tahun 2009. Penjelasan mengenai undang-undang tersebut dapat dipahami dengan jelas ketika para wajib pajak melakukan kursus brevet pajak. Di dalam undang-undang tersebut tertera beberapa objek yang dikenakan dan tidak dikenakan pajak bumi bangunan. Berikut ini merupakan objek yang dikenai dan objek yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan yang berdasar dari undang-undang:

9 objek yang terkena pajak bumi dan bangunan

  1. Jalan TOL
  2. Pagar mewah
  3. Jalan lingkungan yang berada pada satu kesatuan seperti hotel atau pabrik.
  4. Taman mewah
  5. Tempat untuk berolahraga
  6. Kilang minyak, kilang gas, pipa minyak
  7. Galangan kapal dan dermaga
  8. Kolam renang
  9. Fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

pajak bagunan

Objek yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan

  1. Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti tempat untuk beribadah, tempat kebudayaan nasional, lokasi pendidikan, tempat kesehatan dan tempat-tempat sosial.
  2. Lokasi yang digunakan sebagai tempat menyimpan peninggalan purbakala dan kuburan.
    Hutan lindung, taman nasional, tanah negara dan suaka alam.
  3. Tempat yang digunakan untuk kepentingan diplomatic dan konsulat yang didasari dengan asas timbal balik.
  4. Digunakan untuk badan dan perwakilan organisasi skala internasional yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Metode Penilaian Objek Pajak Bumi Bangunan

wajib pajak

Di dalam menentukan objek pajak bumi bangunan, terdapat beberapa metode penilaian yang dapat digunakan. Metode penilaian tersebut sangat penting digunakan untuk menentukan objek pajak dengan tepat. Pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan merupakan metode penilaian yang dapat digunakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *